DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "3"
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 123 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Pengaduan Internal (Whistleblowing System) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 78PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2025
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Buku Saku Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 59PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu Pengawasan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 220INTRUKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA 2023
Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Nomor 3.2.3 Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2022
Dokumen 216REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2025
Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 55/Pdt.G/2021/Pn Son Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
Dokumen 336KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2025
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Laporan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 601PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN 2021
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Dokumen 830MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Negeri Medan tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Negeri Medan
Dokumen 382MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kutai Barat dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Dokumen 404MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bontang dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
Dokumen 325Pengunjung
805
Hari Ini
13833
Kemarin
49644
Seminggu
119798
Bulan Ini
965237
Tahun Ini
1913087
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
